Penjabat Gubernur DKI Berita Olahraga Dunia Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan sekarang ini ada 3.100 Petugas Penyuplai Jasa Yang lain Perseorangan (PJLP) dengan umur di atas 56 tahun yang masih kerja di lingkungan pemprov.

“Keseluruhan PJLP di Jakarta itu ada sekitaran 82.000 orang. Dari jumlahnya itu, di atas umur 56 tahun ada sekitaran 3.100 orang,” kata Heru Budi Hartono ke reporter di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022.

Heru menjelaskan ketetapannya batasi umur PJLP cuma sampai 56 tahun merujuk pada UU Ketenagakerjaan. “Dalam ketentuan itu, umur karyawan digembok sampai 56 tahun,” katanya.

Limitasi umur PJLP, katanya, tidak sembarangan diputuskan. Ada beragam pemikiran sebagai dasar, satu diantaranya masalah kesehatan. “Ini, saya naikkan jadi 56 tahun. Tetapi, kami tidak sembarangan memutuskan batas umurnya. Tetapi merujuk ke UU Ketenagakerjaan itu,” katanya.

Masalah kesehatan sebagai pemikiran, ia menjelaskan, Pemerintah provinsi DKI harus mengongkosi asuransi kesehatan karyawan PJLP berumur di atas 56 tahun bila masih tetap ditempatkan kerja. “Jika tidak terbatasi umurnya, karena itu Pemerintah provinsi DKI yang mempersiapkan asuransi kesehatannya (PJLP). Karena, BPJS Kesehatan cuma batasi sampai umur 56 tahun,” tutur Heru Budi.

Ketentuan limitasi umur PJLP tertera dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 mengenai Dasar Pengaturan Pemakaian Penyuplai Jasa Yang lain Perseorangan di Lingkungan Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta.

“Penyuplai Jasa Yang lain Perseorangan berumur terendah 18 tahun, tertinggi 56 tahun,” begitu bunyi point D Kepgub 1095 tahun 2022 seperti dikutip dari Di antara, Selasa, 13 Desember 2022.

Kepgub itu berisi mengenai dasar pengaturan pemakaian PJLP di lingkungan Pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kepgub ini menerangkan PJLP diputuskan lewat proses penyeleksian dan dikontrak untuk periode waktu tertentu.

PJLP di Jakarta di sejumlah status sering diisikan oleh pasukan orange (PPSU) atau pasukan biru (Dinas SDA) yang berada di setiap kelurahan.

Kehadiran PJLP ditujukan untuk memberikan dukungan fungsi dan tugas piranti wilayah, unit kerja terkecuali pengajar, tenaga kependidikan dan PJLP pada Tubuh Service Umum Wilayah.

Adapun materi muatan kontrak PJLP dengan petinggi pembikin loyalitas piranti wilayah/unit kerja berkenaan hak, kewajiban, larangan dan penghentian hubungan kerja dikerjakan sesuai azas kebebasan berkontrak dan ketetapan perundangan-undangan.

Dalam pada itu, pada Ketentuan Gubernur (Peraturan gubernur) Nomor 125 tahun 2019 mengenai peralihan ke-2  atas Peraturan gubernur Nomor 212 tahun 2016 mengenai Dasar Pengendalian PJLP, tidak memberikan berkaitan batas umur PJLP.

Peraturan gubernur itu satu diantaranya atur mengenai periode waktu tertentu yaitu periode penerapan tugas untuk penyuplai jasa yang lain paling lama setahun jalan.

Adapun besaran gaji yang ditata dalam Peraturan gubernur itu berdasar hasil perundingan berdasar sedikitnya pada gaji minimal propinsi tahun jalan.

Selanjutnya, sisi paling penting yang ditata dalam Kepgub 125 tahun 2019 itu yaitu pengadaan skema untuk disabilitas sekitar dua % dari jumlahnya keperluan penyuplai jasa yang lain pada unit kerja piranti wilayah atau unit kerja piranti wilayah.

Jika tarik ke belakang, pada Peraturan gubernur Nomor 212 tahun 2016 mengenai dasar pengendalian pengadaan jasa yang lain orang perseorangan, berkaitan umur disebut penyediaan PJLP berumur sedikitnya 18 tahun.

ANTARA

Pendamping Pemerintah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menjelaskan penyeleksian Sekretaris Wilayah atau Sekda dilaksanakan secara Nasional.

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjelaskan jargon baru Jakarta dia pakai untuk tutup pidato atau upload.

Kepgub PJLP itu dicemaskan membuat beberapa lanjut usia akan susah mencari kerja lain sesudah dihentikan.

Langkah komunikasi Heru Budi Hartono dalam menukar jargon Jakarta dipandang jelek oleh PDIP. Adapun PSI memandang kerjasama ala-ala Anies seperti mengemis.

Untuk yang ingin mengurusi ekstensi SIM dapat manfaatkan SIM keliling yang dibuka di 5 lokasi ini hari di Jakarta.

Ketua Team +Jakarta atau Plus Jakarta mengatakan cuma bekerja menggemakan identitas kota, tidak ada hubungan dengan jargon baru Jakarta.

DPRD DKI Jakarta minta koreksi masalah batas usia dalam Keputusan Gubernur mengenai Pengaturan Pemakaian Penyuplai Jasa Yang lain Perseorangan (PJLP).

Team Plus Jakarta atau +Jakarta belum mengetahui apa jenama +Jakarta akan terus digunakan oleh Pemerintah provinsi DKI di zaman Pj Gubernur Heru Budi Hartono atau mungkin tidak

Wawasan jargon baru Jakarta memetik kontra dan pro. Fraksi PDIP DPRD memandang ini terjadi dampak jeleknya komunikasi Pj Gubernur Heru Budi Hartono.

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengeluarkan kepgub yang atur batasan umur PJLP.